Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu, Abdullah Sappe Amping, yang dihubungi pada Rabu, 22 Januari 2025, mengungkapkan bahwa jadwal pelantikan tersebut telah dikukuhkan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. "Informasi resmi dari pusat menyebutkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan menjadi bagian dari agenda nasional, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024," ujarnya.
Tiga Keputusan Penting
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI menghasilkan tiga poin keputusan utama:
1. Pelantikan kepala daerah terpilih tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan serentak pada 6 Februari 2025 di Jakarta.
2. Bagi daerah dengan sengketa hasil pemilihan di MK, pelantikan akan dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Kemendagri diminta mengusulkan revisi Peraturan Presiden terkait tata cara pelantikan kepala daerah.
Keputusan ini disepakati dan ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, serta Ketua Rapat Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda.
Pasangan Pata-Dhevy meraih kemenangan telak pada Pilkada Luwu 2024 dengan perolehan 97.775 suara atau 46,92%, unggul jauh dari dua pesaingnya, Agussalim-Erwin Barabba dan Arham Basmin-Rahmat. Hasil ini telah ditetapkan oleh KPU Luwu pada 9 Januari 2025, dan diperkuat oleh DPRD Luwu melalui rapat paripurna pada 13 Januari 2025.
Pelantikan Pata-Dhevy akan menjadi awal baru bagi Luwu, dengan harapan besar dari masyarakat terhadap kepemimpinan yang visioner dan penuh terobosan. "Ini bukan hanya kemenangan kami, tapi kemenangan rakyat Luwu," ujar H. Patahudding dalam pernyataan sebelumnya.
Masyarakat Luwu kini menanti kiprah duet ini untuk membawa kabupaten Luwu menuju pembangunan yang lebih dan berkeadilan.(*)
ih maju dan berkeadilan.
.jpeg)
