Bimtek tersebut diketahui berlangsung selama tiga hari, dari Jumat hingga Senin (13-16/12/2024), dengan melibatkan 207 kepala desa yang masing-masing diminta mengirimkan lima orang utusan. Sebelum mengikuti kegiatan, setiap desa diwajibkan menyetor biaya sebesar Rp4,5 juta.
Andi Sri Rahayu menegaskan, penggunaan dana desa harus berlandaskan asas manfaat yang jelas dan berdampak langsung pada masyarakat. “Yang paling utama, kita harus melihat bagaimana peningkatan kapasitas ini memberikan kontribusi nyata. Artinya, pelatihan ini harus dipertanyakan karena menggunakan uang negara,” ujar Andi Sri Rahayu saat dikonfirmasi, Selasa (17/12/2024).
Menurutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) harus cermat dalam menyusun program peningkatan kapasitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. “Sepanjang itu dibutuhkan, bisa saja. Tapi harus dilihat apakah kegiatan itu masuk dalam APBDes atau tidak, karena akan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban (LPj) nantinya,” tegasnya.
Andi Sri Rahayu juga menekankan pentingnya alternatif solusi yang lebih efektif untuk penanganan stunting. Menurutnya, program makan bergizi gratis senilai Rp10 ribu yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi opsi konkret yang bisa diintegrasikan ke dalam APBDes.
Tren Stunting di Luwu Meningkat Dari laporan semester I Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulawesi Selatan tahun 2024, Kabupaten Luwu mengalami tren peningkatan prevalensi stunting. Angka stunting di Luwu naik dari 22,8 persen pada tahun 2021 menjadi 26,7 persen di 2022, dan terus meningkat hingga 32,1 persen pada 2023.
Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, menilai pelaksanaan bimtek tersebut hanya memboroskan anggaran desa.
Ia menegaskan, kegiatan itu bertentangan dengan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 6, yang mengatur pencegahan stunting melalui intervensi spesifik, sensitif, dan sesuai kebutuhan serta kewenangan desa.
“Anggarannya ratusan juta, tapi apa manfaat yang didapat dari bimtek ini? Padahal, masih banyak skala prioritas lain yang harusnya didahulukan,” ujar Ismail.
Penyelenggara dan Pembelaan dari PT Putri Dewani Mandiri Informasi yang dihimpun menyebutkan bimtek tersebut dilaksanakan oleh PT Putri Dewani Mandiri, dibuktikan dengan undangan resmi kepada kepala desa. Bendahara PT Putri Dewani Mandiri, Andi Hamzah, menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah mendapatkan izin dari DPMD Luwu.
“Kami tidak mungkin melaksanakan kegiatan ini jika tidak disetujui oleh DPMD,” ujarnya. Hamzah juga membantah tudingan pemborosan anggaran. “Jangan hanya melihat biaya Rp4,5 juta dikalikan banyak desa. Ingat, setiap desa mengirim lima orang, jadi biaya per orang hanya sekitar Rp900 ribu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hamzah menekankan bahwa program penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama semua pihak dan mengklaim bahwa bimtek ini memberikan manfaat bagi peserta.
“Jangan hanya melihat berapa anggaran desa untuk stunting, tapi bandingkan dengan total anggaran desa setiap tahun. Ini semua demi mendukung kewajiban pemerintah dalam menekan angka stunting,” pungkasnya.(*)
.jpeg)
