Caibernews.com,Luwu| Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Bappelitbangda menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 pada Selasa (18/11/2025) di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu.
FGD tersebut diikuti Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Kepala Bappelitbangda Moh. Arsal Arsyad, para kepala OPD, BPS, TP-PKK, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan adalah agenda strategis daerah dan membutuhkan keterlibatan penuh dari seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa rapat ini harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama.
“Ini bukan kegiatan seremonial. Ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Luwu. Seluruh OPD harus hadir, paham, dan terlibat karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Luwu turun sekitar 0,8%, posisi Luwu masih berada di urutan ketiga tertinggi di Sulsel. Kondisi ini disayangkan mengingat Luwu memiliki potensi SDA yang melimpah, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan hingga wilayah pegunungan.
“Dengan potensi sebesar ini, seharusnya kita berada di jajaran daerah paling sejahtera. Jika tidak, berarti yang perlu diperbaiki adalah keseriusan kita dalam menangani persoalan kemiskinan,” tambahnya.
Wakil Bupati meminta setiap OPD memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Moh. Arsal Arsyad menjelaskan bahwa penyusunan RPKD merupakan bagian penting dalam penyelarasan pembangunan daerah melalui RPJMD 2025–2029. Saat ini angka kemiskinan Luwu berada di angka 10,58% atau sekitar 41 ribu penduduk. Pemerintah menargetkan penurunan hingga satu digit pada 2029.
Ia memaparkan beberapa strategi utama, antara lain:
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Layanan kesehatan gratis UHC.
Penyediaan rumah layak huni bekerja sama dengan Kementerian PUPR serta penguatan program melalui RPJMD.
Perbaikan sanitasi dan peningkatan mutu pendidikan, termasuk pemberian seragam gratis untuk siswa SD–SMP.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Penguatan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, hortikultura, serta pengembangan UMKM.
Perluasan lapangan kerja melalui investasi dan pelatihan tenaga kerja.
Penyusunan data tenaga kerja per desa dan rencana kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
3. Intervensi Program Multisektoral
Subsidi pupuk serta kajian perluasan subsidi bagi sektor perikanan dan tambak.
Program penanaman sayur di pekarangan bekerja sama dengan TP-PKK untuk mendukung dapur gizi MBG.
Mekanisasi pertanian guna meningkatkan indeks pertanaman (IP).
4. Penguatan Basis Data Kemiskinan
Bappelitbangda menekankan pentingnya sinkronisasi data melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), yaitu basis data terpadu yang menjadi acuan penyaluran bansos. DTSEN merupakan integrasi dari Regsosek, DTKS, dan P3KE.
Melalui FGD ini, Pemkab Luwu berharap terbangun kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana secara efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*)
