Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) tahun 2025 di Ruang Pola Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Kamis (19/6/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan nasional melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) hingga mencapai IP 300.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Swasembada Pangan Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Prof. Fadjry menyampaikan bahwa kondisi saat ini sangat mendukung peningkatan IP, karena ketersediaan air, kesiapan petani, dan penggunaan varietas padi unggul berumur pendek.
“Sekarang airnya tersedia, petani siap, dan kita punya varietas unggul yang umurnya kurang dari 100 hari dengan potensi hasil hingga 9 ton per hektare. Dengan varietas ini, IP 300 sangat memungkinkan,” ujarnya.
Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Namun, ia mengakui bahwa LTT pada April–Mei 2025 mengalami perlambatan akibat panen raya dan belum optimalnya sistem irigasi pada sekitar 4.728 hektare sawah tadah hujan.
“Infrastruktur irigasi kita belum pulih sepenuhnya pascabanjir dan longsor Mei 2024. Karena itu, kami berharap dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR untuk rehabilitasi irigasi dan modernisasi pertanian,” kata Wabup Dhevy.
Ia menargetkan peningkatan IP di Luwu dari 1,8 menjadi 2,5, bahkan hingga IP 3. Pemerintah daerah juga mengajukan permohonan bantuan benih unggul seperti varietas Pajajaran dan Cakrabuana, serta alat mesin pertanian (alsintan) seperti TR4, TR2, rotavator, dan combine harvester.
Kepala Dinas Pertanian Luwu, drh. Jumardin, MP., dalam laporannya menyebut bahwa luas baku sawah di Kabupaten Luwu saat ini mencapai 31.401 hektare, meningkat dari sebelumnya karena alih fungsi lahan kakao menjadi sawah. Namun, ia juga menyoroti kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang saat ini hanya berjumlah 175 orang untuk 227 desa dan kelurahan.
“Masih ada kekurangan 52 PPL. Ini menyebabkan sebagian penyuluh harus mendampingi lebih dari satu desa. Kami mendorong kerja sama seluruh penyuluh untuk melakukan pengawalan, pendampingan, dan pelaporan LTT secara tepat dan konsisten,” ungkapnya.
Rakor ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu untuk menjadi bagian penting dalam pencapaian swasembada pangan nasional. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyuluh, TNI, Polri, dan petani, diajak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan.
(Redaksi)
.jpeg)
