Penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., dan Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, disaksikan oleh Wakapolda Sulawesi Selatan, Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H., Irwasda POLDA Sulsel, Kombes Pol Ai Afriandi, S.H., S.I.K., M.M., serta para pejabat utama POLDA Sulsel terkait.
Direktur Layanan Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Indika Energi Tbk., Johanes Ispunarwan, juga hadir dalam acara tersebut.
Nota Kesepahaman ini mencakup dua hal utama, yaitu peningkatan koordinasi keamanan dan penegakan hukum yang terintegrasi untuk menjamin pengamanan seluruh aset, kegiatan konstruksi, operasi produksi, serta distribusi hasil tambang MDA.
Dalam sambutannya, Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menyampaikan bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan situasi kamtibmas di lingkungan operasi perusahaan dapat lebih kondusif.
“Melalui kerja sama ini, kami percaya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah operasional MDA dapat terkelola dengan baik. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat dan iklim investasi di Sulawesi Selatan,” ujar Trisakti.
Pada kesempatan yang sama, Johanes Ispunarwan menyatakan bahwa Indika Energy, sebagai induk perusahaan MDA, sangat mengapresiasi dukungan dari POLDA Sulsel dan jajaran kepolisian di tingkat polres dan polsek selama ini. Menurutnya, upaya ini merupakan bentuk nyata sinergitas antara kepolisian dan perusahaan dalam memastikan realisasi investasi berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan pemerintah, sekaligus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.
“Kami percaya kolaborasi yang kita bangun hari ini akan menjadi pondasi penting bagi terciptanya masa depan yang lebih baik. Karena kehadiran MDA di Sulawesi Selatan bukan hanya untuk memenuhi amanat Kontrak Karya dalam mengelola sumber daya mineral, melainkan juga turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu,” jelas Johanes.
Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan, berkomitmen memastikan keamanan dan kelancaran operasional MDA sebagai Objek Vital Tertentu, serta akan menyelaraskan kepentingan MDA, pemerintah, dan masyarakat. Kapolda mengemukakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai permasalahan di area kontrak karya MDA dan menerima atensi dari beberapa pihak.
“MDA akan menempuh langkah win-win solution dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jika ada pihak-pihak yang melanggar aturan dan mencoba mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, harus diproses, diluruskan, dan ditindak tegas,” ujar Kapolda.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah dengan para pihak yang berkepentingan, serta tidak membiarkan orang-orang yang tidak berkepentingan ikut campur.
“Lebih baik bertemu, duduk bersama, dan jangan sampai ada pihak yang tidak berkepentingan ikut-ikutan. Ini yang bahaya,” katanya.
Kapolda menyambut baik kerja sama ini, karena menurutnya, jika operasi produksi MDA berjalan lancar, negara akan menerima pemasukan dari pajak yang dihasilkan melalui pertambangan.
“Ini akan jadi hal yang positif bagi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia,” tandas Kapolda.(**)
.jpeg)
