Caibernews.com,LUWU — Pengumuman hasil seleksi administrasi karyawan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, memicu gelombang kekecewaan warga. Sebanyak 487 calon karyawan dinyatakan lolos tahap administrasi untuk mengisi 293 posisi di proyek Pabrik II Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang tengah dikembangkan perusahaan.
Pengumuman tersebut disampaikan Rabu (22/10/2025) malam melalui situs resmi perusahaan.
Namun, hasil itu langsung menuai kritik dari masyarakat sekitar, terutama karena minimnya pelamar lokal yang lolos.
Kepala Desa Padang Kalua, Umi, mengungkapkan dari 31 warganya yang mendaftar, hanya satu orang yang dinyatakan lolos.
“Sebenarnya kami menilai PT BMS ini tidak komitmen dengan apa yang pernah diucapkan saat pertemuan dengan kepala desa sebelumnya,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Menurut Umi, perusahaan sebelumnya berjanji akan memprioritaskan warga lingkar perusahaan dalam proses rekrutmen terbuka setelah seleksi internal selesai.
“Ternyata realisasi tidak seperti itu. Saya curiga banyak orang luar daerah yang justru lolos,” katanya.
Ia menilai, kekecewaan warga semakin besar di tengah kondisi ekonomi sulit, terutama setelah adanya PHK di PT SGS.
Umi juga menyebut sebagian warganya yang sudah bekerja di BMS hanya berstatus outsourcing dan menempati posisi helper atau tenaga pembantu.
“Kami tidak menuntut jatah seperti desa ring 1, tapi setidaknya desa lain di Kecamatan Bua yang jadi jalur utama aktivitas perusahaan juga diakomodir,” tegasnya.
Proses rekrutmen kali ini juga diwarnai dugaan praktik percaloan.
Umi menyebut salah satu warganya, seorang anak yatim, menjadi korban setelah dimintai Rp15 juta dengan janji akan diterima bekerja di BMS.
Namun, hingga empat bulan berlalu, janji itu tak pernah terealisasi dan uangnya pun belum dikembalikan.
“Ada warga kami yang jadi korban calo. Kasihan, apalagi anak yatim itu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bua, pihaknya akan segera menggelar pertemuan untuk menentukan langkah tegas.
“Setelah pengumuman ini, kemungkinan akan ada gerakan. Saya akan ada di depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu, Hasbullah, mengungkap pemerintah daerah sebenarnya telah memberi peringatan kepada BMS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Luwu beberapa waktu lalu.
“Penyampaian kami jelas: tetap prioritaskan masyarakat lokal. Karena apapun alasannya, mereka juga bisa dipekerjakan di posisi seperti helper,” ujarnya.
Hasbullah menambahkan, pihaknya juga telah meminta agar perusahaan memberi prioritas kepada lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Luwu, yang telah mendapat pelatihan khusus.
“Kami sudah sampaikan waktu di Komisi III, supaya alumni BLK juga diperhatikan,” ucapnya.
Terkait proses rekrutmen yang dikelola oleh pihak ketiga, PT Bangun Talenta Unggul (Learning Development), Disnakertrans tidak ikut campur.
“Kami hanya menyebarluaskan informasi lowongan dan mengingatkan soal prioritas tenaga kerja lokal. Tapi kalau ada dugaan kecurangan, bisa kami selidiki,” pungkasnya.
.jpeg)
